Ketua Umum Hanura kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan kepengurusan Hanura dengan Ketua Umum Oesman Sapta Oedang. Agen Poker Online
Menurut Daryatmo, kepengurusan Hanura hasil musyawarah luar biasa (Munaslub) yang menetapkan kubu Daryatmo di DPP Hanura, Bambu Apus, Jakarta Timur pada Januari 2018 lalu merupakan kepengurusan yang sah. Judi Poker Online
“Kami akan mendesak Kemenkumham membatalkan SK tersebut. Hasil Munaslub harga mati,” ujar Daryatmo dalam pidatonya di rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Hanura pertama di DPP Hanura, Bambu Apus, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).
Daryatmo mengatakan bahwa hal itu didukung hasil putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan pihaknya telah menegaskan bahwa kepengurusan Hanura dibawah kepemimpinan OSO tak lagi memiliki basis legal standing yang jelas.
Daftar dan Mainkan Poker Online Hanya Bersama kami di Pokernusa.me
PTUN telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM menunda pelaksanaan SK Kepengurusan Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Oedang dan Sekjen Harry Lontung Siregar. Waketum DPP Hanura kubu Daryatmo, Adi Warman menyatakan bahwa keputusan penundaan SK Menkumham itu disampaikan dalam penetapan PTUN Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 19 Maret 2018.
“Jadi, apa yang sudah kita lakukan sudah berada dalam koridor hukum dan etika yang benar, saya yakin yang kita perjuangkan ada di jalan yang benar,” kata Daryatmo.
Meski begitu, Daryatmo mengakui kepengurusan Hanura di bawah pimpinannya belum diakui secara de jure melalui SK resmi dari Kemenkumham. Melihat hal itu, Daryatmo mengajak seluruh kader Hanura tetap optimistis dan solid agar kepengurusannya dapat diakui secara sah oleh Kemenkumham, serta meraih suara maksimal di Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.
“Hendaknya kita solid dan kompak, apabila terjadi disharmoni, semulia apapun visi yang kita canangkan tak akan tercapai. visi bisa dicapai apabila harmoni terjaga,” katanya.
Daryatmo mengatakan bahwa hal itu didukung hasil putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan pihaknya telah menegaskan bahwa kepengurusan Hanura dibawah kepemimpinan OSO tak lagi memiliki basis legal standing yang jelas.
Daftar dan Mainkan Poker Online Hanya Bersama kami di Pokernusa.me
PTUN telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM menunda pelaksanaan SK Kepengurusan Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Oedang dan Sekjen Harry Lontung Siregar. Waketum DPP Hanura kubu Daryatmo, Adi Warman menyatakan bahwa keputusan penundaan SK Menkumham itu disampaikan dalam penetapan PTUN Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 19 Maret 2018.
“Jadi, apa yang sudah kita lakukan sudah berada dalam koridor hukum dan etika yang benar, saya yakin yang kita perjuangkan ada di jalan yang benar,” kata Daryatmo.
Meski begitu, Daryatmo mengakui kepengurusan Hanura di bawah pimpinannya belum diakui secara de jure melalui SK resmi dari Kemenkumham. Melihat hal itu, Daryatmo mengajak seluruh kader Hanura tetap optimistis dan solid agar kepengurusannya dapat diakui secara sah oleh Kemenkumham, serta meraih suara maksimal di Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.
“Hendaknya kita solid dan kompak, apabila terjadi disharmoni, semulia apapun visi yang kita canangkan tak akan tercapai. visi bisa dicapai apabila harmoni terjaga,” katanya.
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar